FOTO: ISTIMEWA
WARNALAMPUNG.ID — Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (13/2/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, berharap inflasi di Kota Bandar Lampung dapat tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga di daerah tersebut.
“Kerja sama seluruh stakeholders sangat penting dalam mengawal inflasi. InsyaaAllah apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, inflasi Kota Bandar Lampung dapat kita jaga tetap terkendali,” ujar Eva Dwiana, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPID atas sinergi yang telah terjalin selama ini.
Arahan tersebut sejalan dengan penegasan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang mendorong pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara lebih intensif, strategis, serta tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Berdasarkan paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, inflasi pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,18 persen secara month-to-month (mtm) dan 1,43 persen secara year-on-year (yoy). Angka tersebut dinilai sebagai awal tahun yang baik untuk menjaga inflasi tetap berada dalam target.
Secara bulanan, beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, kangkung, bayam, serta nasi dengan lauk. Sementara itu, komoditas cabai merah dan bawang merah justru mengalami deflasi.
BPS juga mencatat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota konsumsi sehingga dinamika harga makanan jadi dan komoditas konsumsi langsung masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa pergerakan harga komoditas global seperti jagung dan kedelai perlu menjadi perhatian. Selain itu, komoditas hortikultura juga dinilai rawan karena relatif minim dukungan anggaran APBN pada tahun ini sehingga lebih bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif perlu disesuaikan dengan karakteristik Kota Bandar Lampung sebagai kota konsumsi.
Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik intra maupun antarprovinsi, juga perlu diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan komoditas di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pasar murah juga diharapkan memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat lokasi—terutama di pasar tradisional yang menjadi sampel Indeks Harga Konsumen (IHK)—serta tepat waktu dan komoditas.
Dari sisi komunikasi, masyarakat juga diimbau untuk berbelanja secara bijak serta menerapkan pola konsumsi zero waste guna menghindari pemborosan dan sisa makanan yang mubazir.
Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, menyampaikan bahwa pemerintah kota akan menggelar pasar murah di 20 kecamatan dengan total 60 titik pelaksanaan pada 20 Februari, 3 Maret, dan 13 Maret 2026.
Komoditas yang disiapkan dalam pasar murah tersebut antara lain beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras. Selain itu, Pemkot juga akan mengoptimalkan pemanfaatan videotron di Bundaran Gajah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengendalian inflasi.
Dari sisi pasokan, Perum Bulog memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah dalam kondisi aman dan siap mendukung stabilitas selama Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sementara itu, Dinas Pangan melaporkan ketersediaan pangan relatif stabil dengan cadangan beras sekitar 15 ton yang dapat digunakan untuk intervensi apabila diperlukan.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan. Satgas ini saat ini telah berjalan di tingkat Provinsi Lampung dan segera ditindaklanjuti di tingkat kota.
Satgas tersebut bertugas memastikan harga komoditas di pasaran tidak melampaui harga acuan serta menjamin tidak adanya peredaran bahan pangan berbahaya, sehingga stabilitas harga dan perlindungan konsumen tetap terjaga.
Selain itu, Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram tetap aman. Sementara itu, jajaran kepolisian dan TNI juga siap mendukung pengamanan distribusi serta menjaga kondusivitas wilayah selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. (*)
