FOTO: ISTIMEWA
WARNALAMPUNG.ID — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya terkait potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima kunjungan Komandan Brigif 4 Marinir Lampung beserta jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, pada Senin 5 Januari 2025.
Mitigasi Harus Terencana dan Kolaboratif
Dalam pertemuan tersebut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang perlu disikapi secara serius dan terencana. Karena bencana tidak dapat diprediksi, kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama melindungi masyarakat.
“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Unila Kembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Berbiaya Murah
Di sisi lain, Mona Arif Muda sebagai bagian dari tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi. Teknologi tersebut dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung, sekaligus menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi tanpa mengurangi akurasi dan keandalannya.
Selain itu, Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison, menegaskan bahwa pengembangan U-TEWS berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) bukan bersifat komersial, melainkan murni untuk kepentingan kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar bisa dipasang di pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta tetap terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.Ahmad menjelaskan bahwa inovasi tersebut memiliki keunggulan dari segi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, dan potensi menjadi produk dalam negeri.
Peran Masyarakat dan Literasi Kebencanaan Diperkuat
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan.
Kunjungan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir maupun satuan pendidikan.
Ginta Wiryasenjaya: Kesiapan Nyata, Bukan Kepanikan
Sementara itu, Ginta Wiryasenjaya inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus ditanggapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Ia menjelaskan bahwa sistem Unila mengombinasikan dua pendekatan: sensor darat di wilayah pesisir untuk membaca anomali surut air laut dan sensor laut berbentuk buoy untuk mengukur perubahan tekanan dasar laut.
“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi,” ujarnya. Ginta menambahkan bahwa teknologi ini lebih terjangkau dengan biaya sekitar Rp80–300 juta, jauh lebih murah dibanding sistem impor yang dapat mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda kembali menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan sistem ini adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat mulai dari pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, hingga langkah-langkah sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi tidak berhenti pada alat, tetapi benar-benar melindungi keselamatan warga. (**)
