FOTO: ISTIMEWA
WARNALAMPUNG.ID (SOLO) – Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana yakni Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang berlangsung di House of Danar Hadi, Solo. Pertemuan tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam, mulai dari kota industri, pariwisata hingga wilayah perkotaan dengan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda.
Dalam rapat tersebut, Dewan Pengurus APEKSI membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu fokus pembahasan yakni upaya memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah kota.
APEKSI turut menyoroti persoalan ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah kota dinilai membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Karena itu, APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan setiap daerah.
Selain transfer ke daerah, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut APEKSI, berbagai kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing pemerintah kota agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ruang fiskal yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah kota dapat mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota di seluruh Indonesia diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta tantangan daerah kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, kebijakan nasional yang diterapkan di daerah dapat berjalan lebih selaras dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan masing-masing pemerintah kota.(*)
