FOTO: SS Kanal YouTube KPK RI
WARNALAMPUNG.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan skema suap dan pengaturan proyek yang melibatkan Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030, Ardito Wijaya (AW). Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menyampaikan bahwa sejak Juni 2025, AW diduga menarik fee 15–20 persen dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
“Pada bulan Juni 2025, tersangka AW telah mematok fee di kisaran 15 hingga 20 persen dari berbagai proyek di Pemkab Lampung Tengah,” ujar Mungki Hadipratikto, saat konferensi pers dilangsir dari Kanal YouTube Resmi KPK RI, pada Kamis 11 Desember 2025.
APBD Lampung Tengah Tahun 2025 diketahui berjumlah Rp 3,19 triliun, yang sebagian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan program prioritas daerah. Namun KPK menduga, sebagian paket pekerjaan justru diarahkan untuk kepentingan pribadi.
Pengaturan Proyek Usai Dilantik
Hadipratikto menjelaskan bahwa pengkondisian proyek sudah berlangsung sejak Februari–Maret 2025, segera setelah AW menjabat sebagai bupati.
“Sesaat setelah dilantik, AW memerintahkan pihak tertentu untuk mengatur pemenangan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung di e-catalog,” ungkapnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa AW diduga menginstruksikan RHS, anggota DPRD Lampung Tengah, untuk memenangkan perusahaan yang terkait keluarga maupun tim pemenangan politiknya pada Pilkada 2024. RHS kemudian berkoordinasi dengan ANW Plt Bapenda kabupaten lampung tengah untuk memastikan pengaturan proyek berjalan sesuai arahan.
“Dari praktik tersebut, KPK menduga AW menerima fee sebesar Rp 5,25 miliar melalui RHS dan RNP yang merupakan adiknya,” jelasnya.
Proyek Dinkes Ikut Diatur
Hadipratikto juga menyebut bahwa pengaturan serupa terjadi pada proyek di Dinas Kesehatan Lampung Tengah.
“Dalam pengadaan di Dinas Kesehatan, AW kembali memberikan instruksi agar pemenang proyek ditentukan, dan hal itu dilakukan melalui ANW,” tuturnya.
ANW kemudian mengoordinasikan pemenangan PT Elkaka Putra Mandiri (EPM) untuk tiga paket pengadaan senilai Rp 3,15 miliar. Dari proyek ini, AW kembali menerima Rp 500 juta dari MLS selaku Direktur PT EPM. Total aliran dana yang diterima AW pun mencapai Rp 5,75 miliar.
“Sebagian dana tersebut kami temukan digunakan untuk operasional Bupati dan melunasi pinjaman bank saat kampanye, 2024,” jelas Hadipratikto.
OTT dan Barang Bukti
Dalam operasi tangkap tangan pada 9–10 Desember 2025, KPK mengamankan AW, RHS, RNP, ANW, dan MLS. Kelimanya diamankan dari lokasi berbeda, termasuk rumah pribadi dan kantor masing-masing.
KPK menyita uang tunai Rp 193 juta, terdiri dari Rp 135 juta dari rumah AW dan Rp 53 juta dari rumah RNP. Selain itu, logam mulia seberat 850 gram turut diamankan dari kediaman RNP.
Setelah menemukan bukti yang cukup, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka: Ardito Wijaya (AW) Bupati Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra (RHS) anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ranu Hari Prasetyo (RNP) adik Bupati Lampung Tengah, Anton Wibowo (ANW) Plt Kadis Bapenda Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati, dan Mohammad Lukman Syamsuri (MLS) Direktur PT EPM. Mereka ditahan selama 20 hari pertama sejak 10 hingga 29 Desember 2025.
AW, RNP, danANW ditahan di Rutan KPK Pusat Edukasi Antikorupsi, sedangkan RHS dan MLS ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
Jeratan Pasal Menanti Para Tersangka
Para penerima suap, yakni AW, ANW, RHS, dan RNP, dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
MLS selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hadipratikto menegaskan bahwa penyidikan masih berlanjut dan KPK bakal menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat.
“Kami memastikan penyidikan dilakukan secara mendalam. Aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat akan terus kami dalami,” tegasnya.(**)
