FOTO: ISTIMEWA
WARNALAMPUNG.ID — Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Sosialisasi Inovasi Daerah (IID) sekaligus penyerahan Piagam Penghargaan Inovasi Daerah Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi dan digitalisasi.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital.
“Kami mendorong seluruh OPD, sekolah hingga puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis digital,” ujarnya.
Menurut Eva Dwiana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menumbuhkan motivasi, memberikan stimulasi, serta menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan riset dan inovasi sebagai bagian dari sistem penelitian nasional serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Inovasi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
Pemerintah Kota Bandar Lampung, lanjutnya, berkomitmen membangun ekosistem inovasi yang mampu mempercepat digitalisasi dan transformasi ekonomi guna meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Berdasarkan hasil sosialisasi inovasi daerah yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar diwajibkan memiliki inovasi dan terinput dalam sistem aplikasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor wajib memiliki inovasi berbasis digital, di antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman, ketentraman dan ketertiban, serta bidang sosial, baik berupa inovasi baru maupun penyempurnaan layanan yang telah berjalan.
Eva Dwiana juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah dan elemen masyarakat menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai laboratorium sekaligus ekosistem inovasi daerah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan OPD harus tetap mengedepankan kepentingan publik serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar Kota Bandar Lampung tidak hanya dikenal karena potensi wisata dan kulinernya, tetapi juga sebagai daerah yang responsif dan modern dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui integrasi teknologi dan kreativitas.
“Saya kembali mengajak seluruh perangkat daerah menjalankan inovasi secara bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, memangkas birokrasi, serta memperkuat layanan digital di lingkungan kerja masing-masing,” tutupnya.(*)
