FOTO: ISTIMEWA
WARNALAMPUNG.ID — Upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terus diperkuat melalui sinergi lintas lembaga.
Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Aula Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pada Kamis, 7 Mei 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menghadirkan terobosan baru di sektor perumahan nasional melalui peluncuran skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun.
Kebijakan tersebut dirancang untuk menurunkan beban cicilan masyarakat agar semakin terjangkau. Pemerintah menargetkan cicilan rumah subsidi berada pada kisaran angka psikologis Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
Menurut Menteri yang akrab disapa Ara itu, program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya buruh dan pekerja swasta yang selama ini menghadapi kendala dalam memiliki hunian layak.
“Program ini bukan sekadar pembangunan rumah, tetapi membuka kesempatan nyata bagi masyarakat pekerja untuk memiliki aset sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengonfirmasi bahwa Provinsi Lampung memperoleh alokasi sekitar 10.000 unit rumah subsidi siap dibangun.
Program tersebut dirancang sebagai “jalur ekspres” kepemilikan rumah bagi masyarakat pekerja di daerah, sekaligus mendorong pengembangan kawasan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan terjangkau.
Menurut gubernur, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima rumah subsidi, tetapi juga berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas sektor konstruksi serta perputaran ekonomi turunan lainnya.
Selain memperpanjang tenor kredit, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi nasional menjadi 350 ribu unit pada tahun ini. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengejar target pembangunan 3 juta rumah secara nasional.
Program pembiayaan ini melibatkan kolaborasi berbagai lembaga pembiayaan nasional, di antaranya Bank Tabungan Negara, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani, serta Sarana Multigriya Finansial.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional sekaligus menggerakkan sektor konstruksi, membuka lapangan kerja baru, serta memberdayakan pelaku UMKM lokal di daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Lampung Selatan,Egy Pratama, anggota DPR RI Mukhlis Basri, serta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan lembaga pembiayaan nasional.
Pemerintah optimistis, melalui skema pembiayaan baru dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, target pembangunan 3 juta rumah nasional bukan lagi sekadar wacana, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)
